Nusantaratv.com-Dalam rangka memastikan penanganan pendangkalan laut yang tengah mengganggu stabilitas logistik dan distribusi energi di wilayah Bengkulu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung ke titik sedimentasi utama di pintu masuk Pulau Baai, Bengkulu, Selasa (27/05/2025).
Tiba di Pelabuhan Bengkulu pada pukul 15.00 WIB, Wapres menaiki Kapal Tunda (Tugboat) Bunga Raflesia yang membawanya ke titik tersebut sembari mendengarkan paparan dari Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono, tentang kronologis terjadinya sedimentasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini.
“Kami dari Pelindo saat ini sedang menyiapkan pengerukan besar-besaran untuk mengembalikan kedalaman alur hingga minus 6,5 meter dalam waktu dekat. Tahap selanjutnya, target kami adalah mencapai kedalaman minus 12 meter agar kapal-kapal besar, termasuk pengangkut batu bara dan logistik, bisa masuk tanpa perlu transhipment,” papar Arif dalam keterangan persnya usai mendampingi Wapres.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pendangkalan laut di Bengkulu/Foto: tangkapan layar video Setwapres
Ia menambahkan, pengerukan telah memasuki tahap pemasangan pipa dan kesiapan kapal keruk, dan ditargetkan dalam waktu dua minggu ke depan alur sudah bisa dilalui, meskipun belum pada lebar maksimal. Pengerukan penuh direncanakan selesai dalam 3–4 bulan, dan pengembangan lebih lanjut akan dimulai awal tahun depan.
Pada kesempatan ini, Wapres pun menegaskan pentingnya percepatan pengerukan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak, terutama di Pulau Enggano. Wapres juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar proses penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Wapres menekankan bahwa pekerjaan ini harus dilakukan secepat mungkin agar masyarakat yang terdampak, khususnya yang di Enggano, dapat segera pulih. Beliau juga meminta seluruh pihak untuk saling mendukung dan berkolaborasi,” ujar Arif.
Kunjungan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam menjamin kelancaran infrastruktur pelabuhan sebagai nadi logistik nasional, sekaligus memperkuat daya saing maritim di wilayah barat Indonesia.