Putra Biden Ternyata Punya Saham di Perusahaan China

Nusantaratv.com - Anak Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter Biden, disebut-sebut memiliki sekitar 10 persen saham di perusahaan China, Bohai Harvest. Perusahaan itu dinilai membantu pemerintah China menindas etnis minoritas Muslim Uighur.

Bohai Harvest juga melakukan investasi di sejumlah perusahaan China, yang dianggap kontroversial. Salah satunya perusahan Megvii Technology Limited.

Pengawasan Aset Asing Kementerian Keuangan melaporkan, Megvii beroperasi di sektor teknologi pengawasan China dan mengendalikan perusahaan lain yang membuat perangkat lunak khusus guna mengawas etnis minoritas, termasuk Uyghur.

"Salah satu perangkat lunak AI semacam itu bisa mengenali orang sebagai bagian dari etnis minoritas Uighur dan mengirim alarm otomatis ke otoritas pemerintah," demikian pernyataan Kementerian Keuangan AS.

Perusahaan itu mendapat sanksi karena dianggap terlibat dalam penindasan dan pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang pada 2019.

Megvii beroperasi di sektor teknologi pengawasan ekonomi China. Perusahaan ini memiliki atau mengendalikan Beijing Kuangshi Technology Co Ltd (Kuangshi), secara langsung atau tidak langsung.

Kuangshi telah mengembangkan dan menciptakan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk melakukan kegiatan pengawasan etnis minoritas, termasuk Uyghur.

Megvii sendiri telah mengekspor perangkat lunak pengenal wajahnya ke negara ketiga, termasuk Thailand dan Pakistan.

Kini, publik dilarang membeli atau menjual keamanan tertentu yang berkaitan dengan kelompok tersebut, yang mana semuanya diberi label baru sebagai bagian dari kompleks industri militer China.

Pengacara Hunter Biden mengatakan, LLC Skaneateles milik Hunter, tidak lagi memegang saham di Bohai Harvest, meskipun menurut catatan publik klaim tersebut tak terbukti.

Tinjauan dokumen keuangan Bohai Harvest menunjukkan perusahaan itu memiliki akses ke investasi China senilai ratusan dolar, membuat jaringan rumit perusahaan cangkang dan anak perusahaan yang berbasis di China dan Pulau Cayman.

Menurut catatan bisnis China, anak presiden AS itu tampaknya masih memegang 10 persen saham ekuitas di Bohai Harvest. Namun, ada kemungkinan catatan tersebut masih belum diperbarui.

Tiga situs web bisnis China, yakni Baidu, Qixin, dan QCC, saat ini menunjukkan Skaneateles masih menjadi sponsor atau pemegang saham dengan investasi senilai U$464 ribu atau Rp6,6 miliar.

Sebuah selebaran Megvii menyatakan, dua anak perusahaan Bohai Harvest masing-masing menerbitkan 1,2 juta saham preferen seri C-2 di Megvii pada 2017.

Sementara itu pada 2020, masing-masing dari dua entitas Bohai Harvest sebagai pemegang total gabungan mencatat angka hingga 1,7 persen saham perusahaan pengawasan China.

The Financial Times melaporkan, Bohai Harvest berinvestasi di Megvii pada 2017. Megvii dan sesama raksasa teknologi Huawei diduga membantu Partai Komunis China memata-matai Uyghur menggunakan teknologi pengenalan wajah.

The Washington Post melaporkan hal yang serupa. Sistem itu, katanya, menguji bagaimana campuran perangkat lunak pengenalan wajah Megvii dan kamera Huawei, meliputi server, peralatan jaringan, platform komputasi awan dan perangkat keras dan perangkat lunak lain.

Pengenalan itu mencatat data pribadi. "Pengenalan berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, dan sudut gambar wajah," katanya.

Namun, Huawei dan Megvii membantah tudingan itu, sementara Kementerian Luar Negeri China menyebut laporan itu murni fitnah.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berjanji anggota keluarganya tidak akan punya hubungan bisnis asing.

Namun, Gedung Putih masih belum menjawab pertanyaan mendasar soal peran Hunter Biden di perusahaan yang berkaitan dengan China.

Sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki, terus menghindari pertanyaan itu awal Desember lalu.

Pengacara Hunter Biden, Chris Clark, juga tak menjawab pertanyaan tersebut.

"(Biden Hunter) tidak lagi punya kepentingan, secara langsung atau tidak langsung, baik dalam BHR atau Skaneateles," kata dia.

Bohai Harvest juga berinvestasi di Grup Tenaga Nuklir Umum China milik negara. Perusahaan ini masuk daftar hitam karena diduga berusaha memperoleh teknologi nuklir AS untuk penguatan militer di Beijing.

Perusahaan China itu bekerja sama dengan Perusahaan Industri Penerbangan milik negara. Perusahaan penerbangan ini juga dikenai sanksi karena perannya di kompleks industri militer China pada 2021.

Selain Megvii, ada tujuh perusahaan lain yang disebut Kementerian Keuangan, termasuk Shenzhen Da-Jiang Innovations Sciences and Technologies (DJI).

"(DJI) menyediakan drone ke Biro Keamanan Umum Xinjiang, yang digunakan untuk mengawasi warga Uighur di Xinjiang," demikian pernyataan Kemenkeu.

Sementara itu, pada Juli lalu, Kementerian Pertahanan AS, pihaknya percaya sistem yang diproduksi DJI menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional.

Namun, beberapa lembaga seperti Secret Service dan FBI, disebut membeli drone dari perusahaan itu, baru-baru ini.