Nunggak Ratusan Juta, Kursi DPRD Pekanbaru Ditarik Vendor

Nusantaratv.com - Fasilitas pimpinan DPRD Pekanbaru, Riau, ditarik vendor barang dan jasa. Vendor kesal lantaran pihak DPRD menunggak bayar Rp 800 juta. Beberapa fasilitas yang ditarik vendor itu adalah kursi paripurna pimpinan DPRD, TV, hingga papan nama dari masing-masing fraksi di DRPD. Dari foto yang beredar, terlihat beberapa orang menarik fasilitas di kantor wakil rakyat itu.

Koordinator pengadaan barang dari pihak vendor, Hendrik, membenarkan penarikan fasilitas yang ada di kantor DPRD Pekanbaru di Jalan Sudirman. Sebab, tidak ada kabar kapan barang akan dibayar.

"Iya (fasilitas ditarik). Ini karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta," kata Hendrik usai menarik barang di DPRD Pekanbaru, Senin (27/12/2021).

Penarikan barang-bara itu, kata Hendrik, karena vendor merasa sudah dipermainkan. Hendrik mengatakan pekerjaan itu sudah dituntaskan, tapi tidak kunjung dibayar.

"Saya merasa dipermainkan, ya saya tarik semua. Ada TV, kursi pimpinan DPRD dan papan nama fraksi partai. Semua itu udah dikerjakan, tidak dibayar," katanya.

Kekesalan Hendrik memuncak karena ada vendor yang dibayar lebih dulu. Sedangkan Hendrik yang telah lebih dulu mengerjakan ditunda pembayarannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pekanbaru, Badria Rikasari.

"Saya tidak tahu kenapa Sekwan tidak mau teken itu. Itu anggaran 2020 lalu, itu proyek ada yang Rp 50-100 jutaan yang ditotalkan semua jadi Rp 800 jutaan," katanya, dikutip dari Detik.com.

Hendrik menambahkan bahwa sudah terjadi 2 kali penundaan bayar sejak pekerjaan dituntaskan pada 2020. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini yang banyak kesusahan.

"Tidak mungkin 2 tahun tunda bayar. Maka tadi kita tarik semua karena tidak dibayar, apalagi sekarang semua terdampak Covid kan," katanya.

Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani pun terkejut mendapat kabar fasilitas di DPRD itu ditarik vendor. Hamdani berharap masalah itu segera ada penyelesaian.

"Iya saya baru tahu juga tadi tuh, terkejut juga kursi ditarik vendor," kata Hamdani, Senin (27/12/2021).

Hamdani mengatakan mengenai perlengkapan di kantor DPRD adalah urusan Sekretariat Dewan (Sekwan). Namun ia heran karena mendapat kabar tunggakan terjadi karena tak dibayar.

"Terkait perlengkapan kita tidak tahu. Kalau secara administratif jelas yang mengatur Sekretariat Dewan, terkejut juga kok bisa ditarik, apa belum dibayar?" kata Hamdani.

Hamdani masuk ke ruang Fraksi PKS di lantai II, setelah menerima laporan itu. Ternyata benar, fasilitas dan papan nama fraksi di dinding sudah hilang.

"Saya cek-cek, masuk ruang fraksi sudah tidak ada logonya," kata Hamdani, yang sempat dilengserkan anggota lewat Sidang Paripurna pada 1 November lalu.

Sebagai pimpinan DPRD Pekanbaru, Hamdani minta persoalan itu segera dituntaskan. Hamdani juga menyayangkan fasilitas ditarik vendor yang seharusnya dapat diselesaikan.

"Kita dari pimpinan DPRD menyayangkan. Seharusnya tidak sampai terjadi, memang itu di ruang paripurna, ya itu teknis. Segera diselesaikanlah sebaik-baiknya," katanya.