Nusantaratv.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini menjadi sorotan setelah pernyataannya menuai pro dan kontra. Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut menyebut jika penerima bantuan sosial harus menjalani vasektomi untuk pria. Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menyebut jika program vasekomi haram dalam fatwa MUI sejak tahun 1979, MUI menyebut jika vasektomi dapat memutus fitrah manusia hingga menyalahi aturan HAM.
Meski demikian, ada beberapa syarat yang diperbolehkan, yaitu tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapat jaminan rekanalisasi, tidak menimbulkan bahaya mudarat, dan vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program.
"Vasektomi ini ini sudah difatwakan oleh MUI. Malah fatwa awal itu tahun 1979 waktu itu vasektom tobektomi masih konvensional. Kemudian tahun 2012 keluar lagi fatwa yang baru karena perkembangan vasekomi yang sudah lebih bergunakan sains, teknologi. Tapi intinya tetap ya hukum vasektom itu adalah haram," kata Sekretaris MUI Jabar, KH Rafani Akhyar, seperti diberitakan Nusantara TV dalam program NTV Morning.
Rafani menambahkan untuk hal-hal yang menyangkut hukum atau menyangkut hal-hal yang sifatnya perlu melibatkan berbagai pihak, mestinya Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) banyak melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
"Contoh umpamanya ini masalah agama. Mestinya dengan MUI dulu," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi pernyataan MUI Jawa Barat terkait diharamkannya vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Menurut Dedi, vasektomi bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak merubah aturan untuk penerimaan bansos. Pasalnya ada beberapa indikator kemiskinan mulai dari tidak memiliki rumah, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan yang terakhir jangan terlalu banyak anak bagi penerima bansos.
"Begini, kemiskinan itu satu rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan, yang keempat jangan terlalu banyak anak. KB-nya harus berhasil," tandas Dedi.
"Kemudian kalau tadi kan alternatifnya banyak apabila misalnya yang satu tidak dibolehkan laki-laki ber-KB. Banyak alternatifnya pakai pengamannya juga lebih mudah asal mau. Jangan bikin anaknya mau tanggung jawabnya enggak mau," pungkasnya.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan vasektomi sebagai salah satu syarat untuk menerima bansos.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh