NTV: Adian Napitupulu Bela Ojol: Usul Hapus Biaya Aplikasi, Disambut Tepuk Tangan Driver

Nusantaratv.com - 21 Mei 2025

Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu saat RDPU dengan driver aplikasi transportasi online
Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu saat RDPU dengan driver aplikasi transportasi online

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com-Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengusulkan agar biaya aplikasi yang harus dibayar oleh pengemudi ojek online (ojol) dihapuskan. Termasuk biaya-biaya lain yang tidak memiliki dasar hukum. 

Usulan tersebut dilontarkan Adian Napitupulu saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan Driver Aplikasi Transportasi Online.

Adian meminta agar penyelesaian tuntutan pengemudi ojol dilakukan secara komprehensif. Untuk itu harus ditelaah secara mendalam berbagai bentuk biaya dan potongan yang selama ini dibebankan kepada pengemudi ojol. 

"Pertama potongan yang bisa di atas 30% sampai 50% tapi ada biaya tambahan lain yang tidak punya dasar hukum. Namanya biaya jasa aplikasi dan biaya layanan. Dan itu sangat besar. Per order bisa Rp7.000, Rp10.000, R11.000. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kita sebagai DPR mau membiarkan adanya pungutan-pungutan dari masyarakat yang tidak punya dasar hukum?" beber politisi PDI Perjuangan itu, seperti diberitakan Nusantara TV.

"Misalnya mereka dapat order Rp30.000 lalu dipotonglah 30%, 40%, 50% untuk aplikator dari nilai order itu. Ada enggak potongan lain? Ada. Tapi bukan dari mereka tapi dari konsumen. Itu namanya biaya layanan dan biaya aplikasi. Dua yang kalau ditotal bisa di atas Rp10.000. Ini biaya layanan plus biaya jasa aplikasi. Dasar hukum ini apa?" imbuhnya. 

Menurut hitungan Adian, dengan jumlah merchant sebanyak 4,2 juta, dalam satu hari aplikator meraup Rp92 miliar. 

"Kalau kita tidak pahami ini pimpinan, saya takutnya kita akan membicarakan hal yang yang enggak tepat bahwa ini bukan cuma persoalan potongan 10%. Tapi juga ada biaya aplikasi," ungkapnya. 

"Logikanya bagaimana? Ketika driver itu dipesan, kan aplikasi sudah dibayar. Artinya aplikasi ini dibayar oleh dua, konsumen maupun driver," imbuhnya.

Adian mengatakan perlu proyeksi transportasi online 2-5 tahun ke depan agar ketika DPR bersama Pemerintah mendorong regulasi bisa punya prediksi.

Adian mencontohkan yang terjadi di India. Dikatakan di India sekarang tidak ada lagi potongan komisi. Yang ada driver berlangganan aplikasi seperti berlangganan berita media online.

"Potongan langganan ini berlaku tetap. Nah, itulah nanti masa depan driver online hubungannya dengan aplikasi. Sangat logis. Tapi saya tidak mau, kita bisa diskusi panjang soal itu tentang masa depan driver online dan transportasi online," tuturnya. 

"Saya minta ini dicabut. Tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi," tandasnya yang disambut tepuk tangan oleh perwakilan pengemudi ojol yang hadir.

Adian juga menyoroti praktik slot yang bisa mengatur siapa pengemudi ojol yang dapat order. 

"Untuk dapat order mereka bayar lagi Rp20.000 per hari. Lalu konsumen memesan dipotong lagi persentasenya 20% minimal sampai 50%. Pernah enggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini? Mereka bayar untuk dapatkan order prioritas di luar potongan. Kejam sekali pimpinan," ucapnya. 

"Jadi agar pemahaman kita terhadap problem-problem driver online ini utuh. Jangan kemudian kita melihat cuma persoalan persentase, tidak juga, tapi bagaimana mereka memungut sesuatu dari rakyat dalam jumlah banyak tanpa dasar hukum. Itu problem kedua. Ketiga, bagaimana kemudian mereka diminta membeli membeli ordernya ke aplikator," pungkasnya. 

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close