MPR: Berhasilnya PPKM Darurat Ditentukan Masyarakat

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat mengingatkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini.

“Kebijakan itu bukan untuk diperdebatkan melainkan untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk melindungi diri, keluarga dan sesama dari ancaman virus korona,” ujar Lestari, Selasa (20/7/2021).

PPKM Darurat tahap pertama yang berakhir pada 20 Juli 2021 muncul berbagai perdebatan tentang perlu tidaknya perpanjangan kebijakan dengan beragam argumentasi yang terkadang cenderung kontraproduktif.

“Padahal, tidak sulit untuk memastikan apakah PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, bila semua pihak berbicara berlandaskan data, baik data perkembangan kasus baru harian maupun data hasil kajian secara saintifik oleh para pakar yang berkompeten,” kata Rerie sapaan Lestari.

Ia juga berharap, seluruh energi dan perhatian publik ditujukan pada upaya-upaya nyata untuk menanggulangi laju penularan virus korona. Semua elemen masyarakat diharapkan terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilita. Termasuk mengindahkan setiap larangan dan pembatasan aktivitas.

“PPKM Darurat hanyalah alat untuk menertibkan. Berhasil tidaknya sangat ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat,” ujar Rerie.

Karenanya, Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu meminta pemerintah tidak perlu gamang untuk memastikan perpanjangan PPKM Darurat bila data yang dihimpun selama ini menunjukkan bahwa kebijakan itu perlu dilanjutkan. Sebaliknya, jika dinilai tidak efektif dalam menekan laju penularan Covid-19, tidak perlu dipaksakan untuk diperpanjang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet terbatas, Sabtu (17/7/2021), mewanti-wanti bahwa keputusan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau tidak, diperlukan perhitungan yang matang.

Peringatan Presiden tersebut, menurut Rerie, hendaknya menjadi perhatian semua pihak, terutama para menteri, kepala daerah dan Satgas Covid-19 untuk melakukan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh tentang penerapan PPKM Darurat selama dua pekan pertama, mulai 3-20 Juli 2021.

“Evalusi menyeluruh penting agar bila kebijakan itu diperpanjang, berbagai kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama PPKM Darurat tahap pertama tidak terulang,” pungkasnya.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
LIVE TV & NETWORK