Proyek Kereta Cepat Dikritik, Jokowi Ngotot Lanjut Meski Sudah Diingatkan

Nusantaratv.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik, terutama terkait beban utang yang mencapai sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp116 triliun. Jumlah tersebut jauh melebihi estimasi awal sebesar US$6,07 miliar (sekitar Rp100,6 triliun).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak bersedia menanggung utang proyek tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, proyek ini merupakan hasil kerja sama business to business antara perusahaan Indonesia dan mitra dari China, sehingga tidak semestinya menjadi beban keuangan negara.

Terkait hal ini, analis kebijakan publik Agus Pambagio mengaku telah memberikan peringatan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016, namun tidak mendapatkan tanggapan.

Dia menyebut, bukan hanya dirinya yang menyuarakan kekhawatiran, namun juga mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada saat itu. "Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan," kata Agus saat menjadi narasumber dalam Dilaog NTV Prime di Nusantara TV, Rabu 15 Oktober 2025.

Saat itu, lanjut Agus, dia bersama Ignasius Jonan sudah mengingatkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak layak secara kelayakan. "Ketika itu saya dan Pak Jonan sudah mengingatkan kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak visible," sambungnya.

Namun, menurut Agus, Jokowi tidak menerima masukan tersebut dan tetap melanjutkan proyek ambisius itu, meskipun mendapat kritik. Ayah dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu bersikeras melanjutkan proyek ambisius tersebut.

Agus mengklaim ketika ditanya soal gagasan proyek kereta cepat ini, Jokowi secara langsung menyatakan jika itu merupakan inisiatif pribadinya. "Saya tanya, ini sebenarnya ide siapa pak, ini ide saya," ucap Agus menirukan jawaban Jokowi saat itu.

Lebih lanjut, Agus mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan menyelesaikan polemik ini, termasuk memanggil pimpinan Danantara serta Menteri Keuangan guna mencari solusi non-APBN untuk pelunasan utang.

"Kalau kita APBN berarti ada ada pos-pos pembangunan dari buat masyarakat hilang kan. Nah, kalau di Danantara kan dia sudah punya semua apa jual aset atau apa," jelasnya.

Dia juga menyarankan agar Jokowi dan mantan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut dipanggil untuk menjelaskan proses awal negosiasi proyek dengan pihak China.

"Panggil juga Pak Jokowi dengan Pak Luhut untuk membahas bagaimana ini. Proses waktu itu yang melakukan perundingan Pak Luhut dan tim. Nah, jadi dibahas baik-baiklah ini seperti apa supaya tidak mengurangi jatah masyarakat APBN-nya karena masyarakat bayar pajak," ungkap Agus.

Selain soal utang, Agus juga menyoroti tingginya biaya operasional Whoosh. "Saya dengar PHP frekuensinya yang di miliki Telkomsel Rp1,3 T juga belum dibayar ke pemerintah. Nah, itu bagaimana? Operasional listriknya sekali jalan Rp9,5 juta bolak-balik sudah hampir Rp20 juta. Berapa kali sehari? Berapa kali sebulan itu biaya operasinya berapa gajinya? Harus dihitung ulang semua. Itu yang harus dilakukan. Ini emergency," urainya. 

Agus menekankan pemerintah harus mengambil sikap tegas. "Kalau menurut saya mau tidak mau presiden harus turun tangan lalu panggil semua ini bagaimana dan putuskan," tukas Agus.