Jakarta Ogah Ikut Jabar Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tak akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang mengirim anak nakal atau bermasalah ke barak militer, meskipun provinsi tersebut merupakan tetangga dekatnya.

"Jakarta mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penertiban warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya," ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim di Jakarta, Senin (12/5/2025), dikutip dari Antara.

Menurut pria yang kerap disapa Chico itu, Pemprov Daerah Khusus Jakarta justru memberi ruang pada warga untuk berkreasi di tempat seharusnya seperti taman dan perpustakaan.

Hal inilah yang kemudian melahirkan kebijakan perpanjangan jam operasional taman dan perpustakaan dari semula hingga sore hari, menjadi malam hari.

"Kami akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan-kegiatan positif, makanya taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan," sambungnya.

Sementara itu, terkait premanisme di Jakarta, Chico mengatakan Pemprov Daerah Khusus Jakarta berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya termasuk melalui operasi terpadu penanggulangan premanisme.

Operasi penanggulangan premanisme dilaksanakan selama 15 hari, yakni pada 15 Mei hingga 30 Mei 2025.

"Kami menyambut baik, positif operasi ini. Tidak ada tempat untuk kekerasan di Kota Jakarta dan sampai hari ini itu masih terus dilakukan," tambah Chico.

Dia berharap selain menjebloskan sejumlah pelaku aksi premanisme untuk menjalani proses hukum, operasi tersebut dapat menimbulkan efek jera.

"Harapan kami operasi ini bukan hanya menangkap atau memproses hukum, tapi juga memberikan efek jera sehingga kegiatan-kegiatan yang ilegal dan khususnya berbentuk kekerasan itu bisa dicegah," imbuhnya.

Chico menegaskan, Pemprov Daerah Khusus Jakarta akan menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar izin.

"Kalau memang tidak ada izin harus ditertibkan, karena kan erat kaitannya dengan pembayaran pajak, pemasukan daerah, dan lain-lain," tukas Chico.