Saat Sosialisasi Empat Pilar Dan Serap Aspirasi, Sjarifuddin Hasan Dengar Para Ibu Rumah Tangga Mengeluh Harga Kebutuhan Pokok Naik

Nusantaratv.com - Minggu, 17 Desember 2024, ratusan warga Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, memenuhi lapangan. Mereka berada di sana untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut dengan Empat Pilar MPR.

Sosialisasi yang digelar bersama dengan Forum Komunikasi Pemuda Cimahpar itu terasa istimewa sebab Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjafruddin Hasan SE, MM, MBA; hadir sebagai narasumber sosialisasi.

Di awal acara, Politisi Partai Demokrat itu mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir dalam sosialisasi. “Hadir di sini ibu-ibu, bapak-bapak, dan para generasi muda”, tuturnya. Sosialisasi yang digelar mulai pukul 10.00 WIB dikatakan pertemuan yang penting.

“Hari ini kita bicara tentang Empat Pilar”, ujar anggota DPR dari Dapil III Jawa Barat itu. Sjarifuddin Hasan meyakini di antara peserta masih ada yang bingung mengenai kedudukan MPR dan DPR. Dijelaskan, MPR merupakan salah satu lembaga negara. “Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD”, ujarnya. “Kalau rakyat memilih salah satu caleg DPR saat pemilu dan terpilih, maka  ia otomatis menjadi anggota MPR”, tambahnya.

Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lebih lanjut menjelaskan tugas dan wewenang MPR dan DPR. “Masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang tidak sama”, ucapnya.

Disebut DPR memiliki tugas membuat undang-undang, membuat anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Tiga hal itu tugas pokok dari DPR”, paparnya. Sedang wewenang MPR dikatakan di antaranya adalah melakukan amandemen UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan bisa memakzulkan Presiden.

Pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu paham bahwa warga di sana juga merasakan dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Terkait hal demikian, Sjarifuddin Hasan menjelaskan dalam UUD diamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. “Jadi setiap lima tahun sekali kita harus melakukan pemilu”, tegasnya.

Pemilu yang digelar disebut ada pemilu presiden, pemilu memilih anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota; dan memilih anggota DPD. “Dilakukan secara serentak”, tuturnya.

Diingatkan oleh pria asal Sulawesi Selatan itu sebagai warga negara yang baik, rakyat harus tunduk dan patuh menjalankan konstitusi, UUD, dengan cara berpartisipasi aktif  datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menentukan pilihan atau menyalurkan suaranya. “Ayo berbondong-bondong ke TPS pada 14 Februari 2024”, ajaknya. Tanggal, bulan, dan tahun itu merupakan Hari-H Pemilu 2024.

Sjarifuddin Hasan juga mengingatkan kepada warga, sebelum berangkat ke TPS harus ingat partai apa yang hendak dipilih. Pemilu disebut sebagai jalan untuk memperbaiki masa depan  bangsa.

Selain melakukan sosialisasi, kunjungan kerja pada hari itu di kota yang dijuluki kota hujan, dirinya juga melakukan serap aspirasi. Serap aspirasi diadakan di Kelurahan Tanah Sereal dan Kelurahan Kebon Pedes.

Di dua kelurahan yang berada di Kecamatan Tanah Sereal, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mendengar keluhan para ibu rumah tangga mengenai naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok. Mendengar keluhan seperti itu, ia mengatakan negara harus membikin rakyat sejahtera.

Ada kiat agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, “pendapatan rakyat harus dinaikan”, tegasnya. Bila pendapatan rakyat naik maka saat harga-harga melambung, rakyat masih tetap bisa membeli. Hal demikian menurutnya pernah terjadi di masa Presiden SBY di mana pendapatan rakyat naik sehingga problem kehidupan bisa teratasi.