MPR Ingin Semua Kabupaten/Kota Ada BASARNAS

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar kehadiran Badan SAR Nasional (BASRNAS) bisa terdapat di 514 Kabupaten/Kota. Sehingga memudahkan proses evakuasi dan penyelamatan pertama terhadap berbagai bencana alam, hingga kecelakaan transportasi. Mengingat hingga saat ini keberadaan BASARNAS baru terdapat di sekitar 110 kabupaten/kota.

"Dari 17.491 pulau di Indonesia, 6 ribu diantaranya telah berpenghuni. Dari 6 ribu pulau yang sudah berpenghuni tersebut, BASARNAS baru hadir di sekitar 30 pulau. Padahal sebagai negara kepulauan yang rentan dengan bencana alam, BASARNAS adalah ujung tombak dalam penyelamatan manusia. Bekerja tujuh hari seminggu, sehari dua puluh empat jam. Tidak kenal batas waktu," ujar Bamsoet usai menerima Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI (Purn) Bagus Puruhito, di Jakarta, Senin (5/4/21).
Turut hadir jajaran BASARNAS, antara lain Sekretaris Utama Dianta Bangun, Deputi Bidang Operasi Pencarian,

Pertolongan dan Kesiapsiagaan Mayjen TNI (purn) Bambang Suryo Aji, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan Marsekal Muda TNI Suparmono serta Direktur Bina Tenaga Arif Widianto.

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, organisasi BASARNAS juga perlu diperkuat seperti halnya BNPB, BNPT, maupun berbagai badan lainnya, yang kepalanya dilantik langsung oleh presiden. Karena dalam setiap bencana alam, BASARNAS merupakan garda terdepan yang terlebih dahulu turun menyelamatkan nyawa dan melakukan proses evakuasi. Baru setelah itu BNPB masuk melakukan rehabilitasi dan penanggulangan terhadap dampak bencana alam.

"BASARNAS juga perlu diberikan kewenangan menyeleksi para personil, karena merekalah yang paling tahu berapa banyak penyelam, kapten kapal, maupun personil lainnya yang dibutuhkan. BASARNAS juga perlu memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan SAR (Search And Rescue) yang berstandar internasional. Sehingga bisa melahirkan lebih banyak Tim SAR yang tangguh, yang bisa lebih cepat melakukan proses evakuasi dan menyelamatkan nyawa manusia," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong agar BASARNAS juga memiliki ambulance udara. Melengkapi dua kapal SAR yang telah dimiliki BASARNAS, yakni KN SAR 301 Wisnu dan KN SAR 302 Kamajaya. Karenanya anggaran BASARNAS harus diperkuat. Selain untuk menjamin perawatan berbagai kendaraan dan kekuatan SAR yang telah dimiliki, juga untuk memastikan kegiatan operasional BASARNAS tak terhambat anggaran.

"Dari Pagu kebutuhan Basarnas untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4,012 triliun, BASARNAS hanya mendapatkan sekitar Rp 2,267 triliun. Jangan sampai sebagai badan yang bertugas menolong nyawa manusia, BASARNAS justru malah harus diberikan pertolongan akibat pemotongan anggaran," pungkas Bamsoet. (*)