MPR-Cipayung Plus Akan Sosialisasi 4 Pilar-Urgensi PPHN

Nusantaratv.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo bersama Organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus akan menyelenggarakan diskusi Catatan Awal Tahun pada Selasa (11/1/22) di komplek MPR RI, Jakarta. Acara diisi dengan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI sekaligus penyampaian pandangan kebangsaan dari para ketua umum masing-masing organisasi kemahasiswaan. Selain juga membahas lebih jauh tentang rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan dalam menjawab dan mengatasi berbagai persoalan kebangsaan.

"Penyampaian pandangan kebangsaan dari para Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan merupakan bagian dari pendidikan politik sekaligus mendorong para generasi muda turut andil dalam kehidupan politik kebangsaan. Sekaligus menunjukan kepedulian mereka terhadap berbagai hal yang saat ini tengah dihadapi bangsa Indonesia. Dari mulai pandemi Covid-19, keadilan pendidikan dan transformasi teknologi, kepemimpinan Indonesia dalam G-20, kedaulatan bangsa di bidang ekonomi, pertanian dan pangan, serta kesehatan, hingga berbagai isu politik internasional dan kawasan, akan dikupas lebih jauh dalam acara Catatan Awal Tahun," ujar Bamsoet usai menerima kelompok Cipayung Plus, di Jakarta, Senin (10/1/22).

Turut hadir perwakilan Organisasi Kemahasiswaan dari kelompok Cipayung Plus, antara lain Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, Ketua Umum HMI Raihan, Ketua Umum PMII Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum HIKMAHBUDHI Wiryawan, Ketua Umum KMHDI Yoga, Ketua Umum PII Rafani, Ketua Umum HIMA PERSIS Iqbal, Ketua Umum KAMMI Zakky, dan Ketua Umum IMM Abdul.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menjelaskan, dari diskusi awal dengan para Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus, terlihat mereka merespon positif rencana MPR RI menghadirkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan. Menjamin adanya keberlangsungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan penggantinya. Mengingat solusi dari berbagai permasalahan kebangsaan, tidak selamanya bisa dijalankan dalam satu rezim pemerintahan. Melainkan butuh dukungan dari rezim pemerintahan penggantinya.

"Seperti dalam pemindahan Ibu Kota Negara, sangat sulit direalisasikan jika hanya berpegangan terhadap undang-undang yang rawan di torpedo oleh Perppu. Para Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan melihat pentingnya pemindahan Ibu Kota Negara diatur dalam PPHN, sehingga siapapun pemerintahan yang menggantikan Presiden Joko Widodo pada 2024 nanti, dipastikan juga akan tetap menjalankan proses pembangunan Ibu Kota Negara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, apresiasi terhadap kinerja pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19 selama lebih kurang dua tahun terakhir, juga akan disampaikan dalam diskusi Catatan Awal Tahun. Our World Data mencatat hingga 9 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikan 286 juta dosis vaksin Covid-19, menempatkan Indonesia di peringkat kelima negara dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia. Posisi pertama ditempati Tiongkok yang telah menyuntikan 2,88 miliar dosis vaksin Covid-19, disusul India dengan 1,51 miliar dosis vaksin Covid-19, Amerika Serikat dengan 519 juta dosis vaksin Covid-19, serta Brazil dengan 334 juta dosis vaksin Covid-19.

"Dalam Nikkei Covid-19 Recovery Indek yang dikeluarkan Nikkei Asia pada 30 September 2021, Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam hal pemulihan dan penanggulangan Covid-19. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang secara pribadi Presiden Jokowi untuk berbicara dalam Covid-19 Global Summit, untuk berbagai pengalaman kepada dunia tentang bagaimana Indonesia bisa mengatasi pandemi Covid-19 secara baik," terang Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia menambahkan, terkait kedaulatan ekonomi bangsa, Organisasi Kemahasiswaan dalam Cipayung Plus melihat seiring mulai meredanya pandemi Covid-19, membuat kepedulian masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi. Karenanya sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki kedaulatan di bidang kesehatan, salah satunya dengan mendorong penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada tahun anggaran 2021, pemesanan alat kesehatan produksi dalam negeri jumlahnya hanya mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara pemesanan alat kesehatan impor jumlahnya empat kali lebih besar, mencapai Rp 12,5 triliun.

"Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus juga mendorong agar kepemimpinan Indonesia dalam G-20 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, harus dijadikan momentum dalam menjadikan Indonesia sebagai leader dalam penanganan perubahan iklim dengan mengedepankan penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Termasuk mempercepat migrasi kendaraan dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik yang ramah lingkungan. Selain juga pemerintah harus memanfaatkan kepemimpinan G-20 ini untuk meningkatkan ekspor UMKM, salah satunya dengan memperkuat infrastruktur digital," pungkas Bamsoet.