Ketua MPR Singgung Pemerataan Distribusi Vaksin-Impor Garam

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet),  menyoroti masalah pemerataan distribusi vaksin COVID-19. Sebagai contoh, tenaga kesehatan dan warga di beberapa wilayah Maluku yang berbatasan dengan Timor Leste belum mendapatkan vaksin.

Menanggapi temuan tersebut, Bamsoet meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk mempercepat proses distribusi vaksin. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah mesti bertindak cepat mencarikan solusi jika ada hambatan dalam proses vaksinasi di daerah perbatasan.

Bamsoet juga mendorong Kemenkes untuk memperbanyak stok vaksin di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Pemerintah, kata Bamsoet, harus memastikan pelaksanaan vaksinasi berjalan sesuai target, termasuk mendahulukan kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan dan lansia.

"Agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dapat berjalan sesuai target pemerintah serta dapat mempercepat sekaligus memperluas cakupannya. Mengingat, hingga kini masalah vaksinasi COVID-19 terjadi akibat terbatasnya stok vaksin," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (22/3/3021).

Ketua DPR RI ke-20 ini juga mengingatkan pemerintah ihwal penanganan risiko kecanduan ponsel pintar pada anak. Menurut Bamsoet, di tengah penerapan pembelajaran jarak jauh, intensitas penggunaan ponsel pintar oleh anak meningkat signifikan. Hal itu memperbesar kemungkinan anak mengalami masalah karena ketergantungan dengan ponsel pintar.

Guna mengatasi problematika tersebut, Bamsoet menyarankan pemerintah menggandeng rumah sakit jiwa untuk mendata jumlah anak yang mengalami masalah ketergantungan pada ponsel pintar.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Kemenkes perlu melakukan sosialisasi dan advokasi, serta menyusun protokol dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk anak remaja bersama dengan beberapa kementerian/lembaga terkait.

Bamsoet turut mengingatkan agar orang tua lebih memperhatikan aktivitas anak di depan ponsel pintar. Perang orang tua penting dalam mengarahkan kegiatan anak, agar tak kecanduan dengan ponsel pintar.

"Meminta masyarakat, khususnya peran orang tua untuk turut memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan kecanduan gawai pada anak-anak hingga remaja, dengan meningkatkan komunikasi positif disamping mengontrol penggunaan gawai bagi anak. Sehingga, terbentuk kohesivitas yang kuat pada keluarga. Mengingat, perlindungan pertama bagi anak-anak dan remaja adalah keluarganya," sambung Bamsoet.

Di samping masalah kecanduan gadget pada anak, pandemi COVID-19 juga mengatrol angka kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan keterangan Komnas Perempuan, data kekerasan saat ini menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual.

Agar kasus kekerasan tak semakin membumbung, Bamsoet mendorong KPPPA dan Komnas Perempuan terus mengedukasi masyarakat untuk saling menghargai antargender. Termasuk juga menjaga sikap dan menghindari tindakan diskriminasi dan kekerasan dalam bermedia sosial. Ia juga meminta KPPPA dan Komnas Perempuan membuat program kerja yang mengutamakan kesetaraan gender.

"(MPR RI) Mendukung dipercepatnya pembahasan dan pengesahan payung hukum yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui Rancangan Undang-Undang/RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," imbuh Bamsoet.

Ia menambahkan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga penting untuk memberikan perlindungan gender di ranah digital, seperti media sosial. Caranya, dengan menambahkan fitur aplikasi yang ramah gender dan memblokir situs bermuatan pornografi.

"Mengimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengenalkan pendidikan organ reproduksi yang harus dijaga kepada anaknya sejak dini, terutama mengenai kesehatannya, sehingga anak-anak dapat memahami dan belajar untuk lebih menghargai sesama manusia, agar anak-anak, khususnya remaja perempuan agar mampu memperjuangkan haknya demi terlindung dari berbagai bentuk kekerasan seksual," urai Bamsoet.

Di samping itu, Wakil Ketua Umum Kadin ini juga menyinggung soal dibukanya keran impor garam tahun 2021. Terkait hal tersebut, ia mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan nasib petambak lokal. Sebab, impor garam yang berlebihan agar merugikan petambak garam.

"Meminta pemerintah mendukung dan membantu petambak garam untuk memberikan bimbingan teknik agar dapat memperbaiki dan mengembangkan industri garam dalam negeri dengan kuantitas dan kualitas garam dalam negeri dapat setara dan sesuai dengan kebutuhan garam untuk industri," ulas Bamsoet.

Bamsoet mengatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai stakeholder pemberi rekomendasi impor garam untuk keperluan industri, perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menentukan kebijakan impor garam.

Tujuannya agar kebijakan impor garam tidak merugikan petani, serta tetap membatasi dan mengikuti ketentuan impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.