Nusantaratv.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan Presiden Joko Widodo sebagaimana disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD yang mendukung MPR RI menyelenggarakan Konferensi Internasional Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau Nama Sejenis Lainnya dari masing-masing parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk membentuk World Consultative Assembly Forum.
Apresiasi serupa juga disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC (Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam/OKI) Mouhamed Khourchi dan Supervisor Liga Muslim Sedunia Untuk Asia dan Australia serta Direktur Liga Muslim Dunia di Indonesia Abdurrahman Muhammad Amin Al Khayyat.
Pada tahap awal, terdapat dua organisasi internasional yakni Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC (Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam/OKI) dan Muslim World League (Liga Muslim Dunia), serta 15 parlemen negara OKI yang ikut dalam konferensi, dan akan menjadi deklarator pembentukan World Consultative Assembly Forum.
"Keanggotaan World Consultative Assembly Forum bersifat inklusif, sehingga kedepannya dapat merangkul lebih banyak parlemen negara dunia, tidak hanya negara Islam saja. Tetapi, negara lain yang memiliki populasi penduduk muslim. Semisal, India dengan sekitar 195 juta muslim, China dengan 26 juta muslim, Uni Eropa dengan 20 juta muslim dan Amerika Serikat dengan 4 juta muslim, hingga Australia dengan lebih dari 476 ribu muslim. Inklusivitas sangat penting, mengingat menurut laporan Mastercard dan Crescentrating, pada tahun 2022 populasi umat Islam sudah mencapai 2 miliar jiwa, dan tersebar di sekitar 200 negara. Hampir setara dengan 25 persen dari populasi global," ujar Bamsoet dalam pembukaan Konferensi Internasional Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau nama sejenis lainnya di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/10/22).
Turut hadir antara lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Mahkamah Agung Prof. M. Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Prof. Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamudin, dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Delegasi dari 15 parlemen negara anggota OKI antara lain, Pimpinan MPR RI (Indonesia) Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ketua Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh, Presiden Dewan Penasihat Kerajaan Maroko Enaam Mayara, Ketua Senat Republik Arab Mesir Abdel Wahab Abdel Razeq, Ketua Senat Republik Islam Pakistan Muhammad Sadiq Sanjrani, Ketua Dewan Nasional Negara Palestina Rahwi A.M. Fatouh, Wakil Presiden Senat Malaysia Mohamad Ali bin Haji Mohamad, Wakil Ketua Dewan Bangsa Republik Demokratik Rakyat Aljazair Salim Chenoufi.
Deputi Pertama Ketua Dewan Syuro Kerajaan Bahrain Jamal Mohamed Fakhro, Wakil Presiden Kedua Majelis Republik Mozambik Saide Fidel, Wakil Ketua Dewan Syuro Republik Yaman Abdullah Mohammed Abulghaith Qibab, Anggota Majelis Agung Nasional Republik Turki Orhan Atalay, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran Dr. Abolfazl Amoei, Anggota Parlemen Republik Irak Haider M. Habeeb Majeed Al-Khumais, Anggota Senat Kerajaan Yordania Hasyimiyah Dr. Mustafa Al-Barari, Sekretaris Jenderal Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI Mouhamed Khourchi, Supervisor Liga Muslim Sedunia Untuk Asia dan Australia serta Direktur Liga Muslim Dunia di Indonesia Abdurrahman Muhammad Amin Al Khayyat.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, World Consultative Assembly Forum akan menjadi wadah bagi berbagai parlemen negara dunia untuk meningkatkan perannya dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia. Misalnya ancaman krisis global yang sudah berada di depan mata. Mengingat saat ini saja sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut. Bahkan menurut IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Perlambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global, semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.
"Selain itu, Konvensi Kerangka kerja PBB untuk Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) pada 2019 menyebutkan bahwa kenaikan suhu global harus ditahan di kisaran 1,5 derajat celcius untuk mencegah tragedi terburuk pada ekosistem dan memastikan ketahanan peradaban manusia. Krisis iklim bukan semata menyangkut kemampuan masing-masing negara untuk mengubah konsumsi energi serta mengelola limbah produksinya, tetapi juga menyangkut usaha kolektif termasuk parlemen untuk menyelamatkan hajat hidup umat manusia dengan mempertahankan potensi ekosistem alam yang menyangga penghidupan berkelanjutan bagi semua umat manusia," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, oleh karena itu diperlukan kerjasama internasional untuk menjalankan misi bersama dalam penyelamatan ekosistem global. Di sinilah pentingnya menghadirkan World Consultative Assembly Forum, sehingga parlemen dari berbagai negara dunia bisa duduk bersama merumuskan pemikiran, komitmen, serta rencana strategis dan kontribusi kolektif dalam merespon perubahan iklim global. Selain itu, dunia juga tengah dihadapkan pada pilihan transisi untuk memasuki arena green economy yang mensyaratkan produksi berbasis rendah emisi, disertai komitmen dalam arena perdagangan karbon.
"MPR RI percaya melalui kolaborasi dalam pengembangan usaha bersama untuk mempertahankan ekosistem hutan dan laut, mengelola sampah dan limbah, serta mencegah dampak paling ekstrim dari perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan sebagainya, yang juga dibarengi upaya bersama membangun industri hijau, akan mampu membawa kemajuan signifikan dalam pencegahan krisis iklim tanpa mengorbankan peluang pertumbuhan ekonomi. World Consultative Assembly Forum dapat memainkan peran penting dalam menggalang inisiatif kolektif untuk menunjukan peran kepemimpinan dalam Green and Sustainable Economy," pungkas Bamsoet.