Ini Manfaat 'Vaksinasi' Ideologi Bangsa Menurut Bamsoet

Nusantaratv.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)  mengapresiasi keberhasilan pemerintah menurunkan angka kemiskinan, seiring penanganan pandemi Covid-19 yang juga semakin membaik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga September 2020, angka kemiskinan mencapai 27,55 juta penduduk (10,19 persen), menurun pada Maret 2021 menjadi 27,54 juta penduduk (10,14 persen). Kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat jumlah pengangguran di Indonesia akibat pandemi Covid-19 masih tinggi, hingga Februari 2021 mencapai 8,75 juta jiwa. 

"Rentannya sektor ekonomi akibat pandemi, turut membuat ideologi bangsa rentan terhadap infiltrasi ideologi asing, termasuk terhadap radikalisme dan ekstrimisme. Karenanya, selain menggencarkan vaksinasi Covid-19, kita juga harus menggencarkan vaksinasi ideologi bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI guna menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika kepada seluruh generasi bangsa," ujar Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan memperingati HUT ke-43 FKPPI, secara virtual dari Bali, Minggu (12/9/2021). 

Turut hadir menjadi narasumber diskusi antara lain, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum FKPPI Indra Bambang Utoyo, dan cendikiawan Yudi Latif. 

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, selain berjuang menghadapi pandemi Covid-19, kita juga senantiasa dihadapkan pada perjuangan menjaga Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mewujudkan negara yang merdeka, perlu dibangun kesepahaman bangsa bahwa kemerdekaan harus dilihat dari berbagai dimensi pemaknaan. Antara lain kemerdekaan dari ketergantungan, kemerdekaan dari kemiskinan, hingga kemerdekaan dari kebodohan. Kemerdekaan dari ketergantungan, misalnya, dapat dimaknai dengan menurunkan ketergantungan terhadap impor. BPS mencatat pada periode Januari-Juni 2021, nilai impor pangan Indonesia mencapai Rp. 88,21 triliun. 

"Sedangkan memaknai pentingnya persatuan dan kedaulatan bangsa, kita dapat merenungkan pernyataan Bung Hatta yang dengan tegas menyatakan, 'lebih suka aku melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi suatu negara asing'. Pernyataan tersebut merupakan penegasan, bahwa kedaulatan negara adalah sebuah harga mati," tandas Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri ini menjelaskan, pada tahun 2019, tercatat Indeks Akses terhadap Keadilan baru mencapai 69,6 persen. Mengindikasikan bahwa cita-cita Indonesia Merdeka untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah. 

"Sementara dalam memaknai kemakmuran, dapat merujuk pada angka produk domestik bruto nasional (PDB). BPS mencatat, PDB atas dasar harga berlaku triwulan II tahun 2021 mencapai Rp 4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp 2.772,8 triliun. Perbaikan kondisi perekonomian juga telah menumbuhkan optimisme, bahwa Indonesia akan masuk dalam 5 besar negara dengan PDB tertinggi di dunia pada tahun 2030, bersama China, Amerika Serikat, India, dan Jerman," jelas Bamsoet. 

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. 'Kue pembangunan' harus dapat dinikmati segenap warga negara, dari Sabang sampai Merauke. Konsep pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah sebuah keniscayaan. 

"Mewujudkan Indonesia yang Merdeka, Berdaulat, Adil dan Makmur bukanlah pekerjaan ringan dan instan. Tetapi membutuhkan komitmen yang kuat dan usaha yang intens. Karena itu, dalam prosesnya diperlukan partisipasi dan kontribusi segenap pemangku kepentingan, termasuk berbagai elemen dan organisasi kemasyarakatan seperti FKPPI," pungkas Bamsoet.