Forum Konsultasi Publik MPR RI dan ULM: Urgensi Pendidikan Karakter di Era Milenial

Nusantaratv.com - 21 Februari 2023

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah bersama para narasumber Forum Konsultasi Publik (FKP)/Dok MPR
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah bersama para narasumber Forum Konsultasi Publik (FKP)/Dok MPR

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com - Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan program baru MPR RI dan baru pertama kali dilaksanakan di tahun ini, kita hanya mempunyai empat program yang sama dan nanti akan dilaksanakan di kampus pilihan, jadi ULM ini adalah kampus pilihan kita yang pertama. Forum Konsultasi Publik ini merupakan kerjasama MPR RI dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Hadir pada acara ini Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR RI Siti Fauziah, S.E.,M.M., Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si., Dr. H. Harpani Matnuh, SH,. MH, Reja Fahlevi, M.Pd,, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Indro Gutomo, SH., MH, dan 100 mahasiswa. 

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kolaborasi selanjutnya karena di sini juga kita ada penandatanganan kerja sama, jadi nanti kerja sama mungkin dalam berbagai hal seperti tadi yang disebutkan atau ada kampus merdeka itu bisa nanti berkomunikasi. 

"Namun, penggunaanya harus tetap bijak dan untuk hal-hal yang bersifat positif, edukatif, serta tentunya membangun," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., ketika membuka Forum Konsultasi Publik bertema Urgensi Metode Pendidikan Karakter Bangsa di Era Milenial di Hotel Fugo Banjarmasin, Jum'at (17/02/2023). 

Nanti bila ada adik-adik yang tidak bisa ikut program yang diadakan kampus di Jakarta jangan sedih ilmu kita bisa didapat di mana saja, nah nanti siapa yang sudah download kita punya buku digital bisa di download di App store, itu ada banyak ada isinya majalah, ada prosiding, ada produk-produk dari MPR jadi gak perlu ke Jakarta itu bisa download di situ ada banyak buku yang memang pasti bermanfaat untuk para mahasiswa, dan lagi di web kita di web MPR www.mpr.go.id  itu boleh juga masuk ke situ dan itu banyak informasi-informasi lainnya baik kegiatan maupun buku-buku atau produk ada semua di web MPR itu. 

Urgensi Metode Pendidikan Karakter Bangsa di Era Milenial, kita berharap bahwa kita memperkenalkannya juga dengan menggunakan gadget, menggunakan segala macam yang memang diminati oleh adik-adik mahasiswa ini. Jadi kita tidak monoton, sekarang kita tidak melalui buku tapi semua itu ada bisa di digital, bisa di web MPR jari kita mengikuti era nya. Jadi jangan dipakai nonton film drama Korea ya, ini kesenian-kesenian daerah masih pada ada kan ya progra-programnya?  

Nah itu penting, karena nanti akhirnya cuma nontonnya Kpop ya? Tapi itu semua boleh karena itu perkembangan zaman boleh diikuti tetapi kita harus tetap cinta dengan kebudayaan daerah kita, karena siapa lagi yang akan mencintai atau memanfaatkan kesenian dari daerah hanya kita kok yang melestarikan. Jadi harus tetap kesenian daerah atau ada program dari daerah yang ada di universitas, jadi biasanya ada tari-tarian harus dilestarikan jangan sampai itu lewat semua dengan keadaan sekarang, makanya kita itu sangat penting untuk masuk ke kampus, jadi ini bukan bagian dari kampanye, karena saya gak partai politik soalnya, cuma nanti ada undangan bapak boleh kita sering-sering ke sini gitu kan dengan senang hati. Jadi memang kita di sini sangat memperkenalkan dan nanti mungkin dengan adanya kerja sama kita akan membawa kegiatan-kegiatan lain untuk ke universitas ini saya sangat mendukung mudah-mudahan ini semua maju sebut Siti Fauziah. 

Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan saya perlu sampaikan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan pilihannya adalah Universitas Lambung Mangkurat. Tentu ini adalah merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi ULM sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang ada di pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Selatan dan menjadi pilihan pertama bagi Sekretariat Jenderal MPR RI untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik. 

Universitas Lambung Mangkurat, tentu saja pada saat ini tidak berbeda dengan berbagai Perguruan Tinggi lainnya yang ada di Tanah Air Sekretariat Jenderal MPR RI dalam rangka membantu Universitas Lambung Mangkurat untuk melaksanakan berbagai program MBKM yang dibebankan kepada setiap Perguruan Tinggi di Tanah Air kita dan termasuk di dalamnya adalah Universitas Lambung Mangkurat. Kami berharap ke depan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat menerima mahasiswa-mahasiswi kami dari PPPKN, dari Fakultas Hukum untuk melaksanakan magang di Sekretariat Jenderal MPR RI di Jakarta sekaligus mengajak anak-anak dari Kalimantan Selatan untuk tinggal di Ibu Kota sebelum Jakarta itu pindah ke Kalimantan. 

Lalu kemudian pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas rencana kerja sama antara ULM dengan Sekretariat Jenderal MPR RI, hal ini menandakan bahwa kesempatan kerja sama akan lebih elegan untuk masa yang akan datang dan membuka ruang selebar-lebarnya kepada civitas akademik ULM terutama para mahasiswa di bidang hukum termasuk PPKN dan fakultas hukum atau fakultas lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan tugas-tugas  Sekretariat Jenderal MPR RI untuk mendapatkan peluang atau kesempatan dalam kerja sama dengan MPR RI. 

Saya ingin titipkan ke Sekretariat Jenderal MPR RI agar platform pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan perkembang undangan, jangan kita meninggalkan UUD NRI Tahun 1945 dengan kebijakan pengembangan peraturan perbisnisan yang saat ini berlangsung di negara ini, akhirnya dengan kata lain Koperasi itu di matikan secara pelan-pelan berdasarkan sistem, kata Ahmad.  

Sedangkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Indro Gutomo, SH., MH, sebagai narasumber pertama menyebut bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi generasi muda, karena generasi muda selalu memiliki peran yang sangat penting. Setiap pergerakan mahasiswa itu selalu membawa perubahan, tidak ada pergerakan mahasiswa yang tidak menghasilkan perubahan, kenapa? Karena mereka bergerak dengan nuraninya, mereka belum terafiliasi oleh kepentingan, oleh kekuasaan, gerakannya benar-benar murni. Sejak pergerakan kebangkitan nasional Budi Utomo yang di dirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1908 sampai dengan gerakan reformasi 1998 semua merupakan peran sentral generasi muda. 

Keberhasilan gerakan ini tidak lain karena para pemuda bergerak dengan menerapkan karakter bangsa yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa seperti bekerja keras tidak kenal menyerah, semangat dan rela berkorban.    

Nah kemudian di era milenial ini, menurut saya nilai-nilai bangsa itu dari dulu sampai sekarang ya tidak tergerus masih ada, Cuma implementasinya terdegradasi. 

Bagaimana peran MPR RI dalam membangun karakter bangsa? 
Peran MPR itu sejak tahun 2001 sebenarnya MPR sudah memfokuskan pada etika kehidupan sehingga mengeluarkan Tap Nomor VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara jadi ada rekomendasi dari MPR untuk Presiden, Lembaga Negara, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan Tap ini sebagai pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, ada 6 yaitu etika sosial budaya untuk mengembangkan kembali kehidupan berbangsa, etika politik dan pemerintahan harus jujur, berwibawa, kalau salah melanggar hukum berani mengundurkan diri, etika ekonomi harusnya berpihak kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, etika penegakan hukum yang berkeadilan itu hukum harus sama diterapkan oleh siapa pun, kemudian etika keilmuan bahwa ilmu harus bermanfaat bagi kemanusiaan, kemudian juga etika lingkungan untuk melestarikan lingkungan hidup jangan asal nebang pohon gundulin buat industri. Jadi semenjak 2001 sebenarnya MPR sudah pegang produk bagus tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara, sayangnya karena Tap ini tidak bersanksi jadi ya hanya Tap artinya tidak dilaksanakan juga tidak ada sanksi jadi itu efek hilangnya kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 

selanjutnya adalah bahwa MPR saat ini juga mempunyai tugas memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, empat hal ini kita sebut dengan Empat Pilar MPR, ini juga merupakan peran MPR membangun karakter bangsa. Kenapa Pancasila? karena sila pertama sampai ke lima dianggap mampu merekatkan seluruh suku, agama, ras maupun golongan di Indonesia. 

Kenapa UUD NRI Tahun 1945? karena jelas UUD NRI Tahun 1945 merupakan kitab atau konstitusi untuk mencapai tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
Kenapa NKRI? karena negara kesatuan yang dipilih jelas dalam sejarah sejak jaman kerajaan ini penjajah selalu menggunakan politik pecah belah untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan yang tidak bersatu. Founding father kita menganggap bentuk negara yang paling tepat untuk Bangsa Indonesia adalah negara kesatuan.
 
Kemudian mengapa Bhineka Tunggal Ika? jelas itu sejak zaman Majapahit mereka mampu menyatukan nusantara dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika ini sehingga MPR pada saat melakukan perubahan UUD disebutkan bunyi Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945 bahwa lambang negara adalah garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. 

Narasumber kedua Dr. H. Harpani Matnuh, SH,. MH, perlu di bentuk komisi nasional pendidikan, supaya kurikulum kita ini berkembang saya belajar dari ketika dibentuknya KPU bisa jalan bagus, ketika dibentuknya Komnas HAM hak asasi bagus, memperbaiki pendidikan mungkin perlu pak kondisi pendidikan nasional ini menjadi rekomendasi, sukur-sukur kalau kepada ini lembaga yang kalau menurut Undang-Undang Dasar yang dulu kan lembaga yang tertinggi. Jadi kira-kira rekomendasi ini pas kami sampaikan, jadi perlu ini saya kira dibentuk komisi nasional. 

Saya sedih karena RUU sisdiknas yang diusulkan menjadi prolegnas tahun 2022 itu menghilangkan PKN kami ingin kembali itu bu, PKN menjadi mata kuliah tersendiri yang terpisah dengan Pancasila, karena Pancasila itu berisi nilai-nilai dasar sedangkan PKN adalah nilai-nilai in storming dan PKN ini sebetulnya pendidikan karakternya. Kami mohon untuk mengawal supaya RUU menghilangkan PKN ini tidak dikabulkan harapan kami, dan saya dibiayai oleh pak Dekan kemarin saya lapor pak karena saya ketua komisi kami rapat di UPI Bandung untuk membahas tentang RUU Sisdiknas ini dan nanti saya sampaikan hasil rapat kami di tingkat nasional. 

Kita kembali melestarikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, kalau mahasiswa sering saya minta buka karena saya selalu bicara coba kamu buka di youtube ada shalawat Pancasila, nilai Pancasila nilai Ketuhanan itu shalawat itu shalawat Nabi shalawat itu hanya untuk Nabi dan itu diucapkan Allah ketika Isra Miraj, ketika Nabi menghadap Allah tidak ada shalawat untuk Pancasila, tidak ada shalawat untuk saya. Oleh karena itu, kenapa? Karena kita tidak punya pedoman yang jelas. Oleh karena itu, rekomendasi kami mohon dihidupkan kembali tentang pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila.

 

0

(['model' => $post])

x|close