Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sahroni juga meminta Kapolri memperlihatkan alat yang digunakan untuk melakukan penyadapan ilegal tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui perangkat yang digunakan para pelaku untuk menyadap komunikasi seseorang.
"Saya enggak banyak-banyak, dari alat sadap yang Bapak punya. Saya mungkin dan teman-teman pengin lihat alatnya, Pak. Kalau boleh diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia," ujar Sahroni dalam Breaking News Nusantara TV saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menilai, dugaan penyadapan tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Sahroni mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan teknologi penyadapan untuk membangun konspirasi politik hingga mengarah pada upaya makar.
"Menurutnya, aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi dengan cara politik melakukan makar. Dan ini bahaya. Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar, ini sama saja musuh negara," tegasnya.
Sahroni pun meminta Kapolri segera mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk memecat mereka dari institusi Polri.
"Bapak cepetan pecat mereka yang sudah tersangka seperti Arisonta (Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution). Tadi Bapak sudah sebutin AS, itu saya pikir Ahmad Sahroni, Pak. Pecat buru-buru, Pak," lanjutnya.
Selain itu, Sahroni meminta Kapolri membatalkan kenaikan pangkat luar biasa yang diberikan kepada anggota yang kini terseret dalam kasus tersebut.
"Batalin semua yang mereka naik pangkat luar biasa. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Karena Bapak enggak punya beban jadi Kapolri baru. Bapak sikat semua, Pak. Ini untuk mementingkan kepentingan negara, bukan kepentingan hanya kepada polisi," tegas Sahroni.
Dia juga mengingatkan bahwa praktik penyadapan ilegal berpotensi menyasar banyak pihak, termasuk anggota DPR RI dan keluarga mereka.
Karena itu, Sahroni meminta Kapolri menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara terbuka kepada publik. Dia bahkan berharap Suyudi kembali hadir dalam rapat Komisi III DPR RI untuk melaporkan hasil kerja kepolisian setelah 100 hari menjabat sebagai Kapolri.
Dalam kesempatan itu, Sahroni turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri dalam pemberantasan narkoba. Dia menilai pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti mencapai puluhan ton merupakan pencapaian luar biasa dan penting untuk melindungi generasi muda Indonesia.
Namun, dia menegaskan bahwa pengusutan kasus penyadapan ilegal harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, Kapolri memiliki tanggung jawab menjaga harkat dan martabat Presiden, terlebih dugaan pelanggaran tersebut diduga melibatkan oknum di internal kepolisian.
Sahroni juga mengingatkan agar penyelidikan tidak berhenti pada sejumlah tersangka yang telah ditetapkan. Dia meminta polisi mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan konspirasi tersebut.
"Ini Bapak-Bapak yang sekarang ini kan Bapak-Bapak orang yang enggak punya beban. Tapi kalau ada di ruangan ini, misalnya yang memang harus ditindak tegas, Bapak enggak peduli, Pak. Tindak aja, Pak. Laporkan ini ke publik supaya ini terang," ujarnya.
Sahroni menegaskan, Komisi III DPR RI menginginkan penanganan kasus penyadapan tersebut dilakukan secara cepat, transparan, dan menyeluruh. Dia meminta Kapolri tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan maupun pangkat.
"Kita enggak mau bertele-tele. Kita pengin ruang terbuka ini atas penangkapan sadapan yang dilakukan oleh Pak Suyudi dalam waktu beberapa hari. Ini jangan lembek, nanti pelan. Enggak ada beritanya lagi, Pak. Kita enggak mau. Bapak sudah kencang-kencang, sudah menangkap begitu. Jenderal bintang empat pula yang Bapak tangkap, dan masih aktif," tukas Sahroni.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh