Trump Ingin Bertemu Lagi dengan Kim Jong Un, Korea Utara Beri Sinyal Tak Mau Terburu-buru

Nusantaratv.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuka peluang pertemuan dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un. 

Trump menyatakan keinginannya untuk bertemu Kim pada akhir tahun ini, tetapi Pyongyang merespons dengan sikap hati-hati dan mengisyaratkan pertemuan tersebut tidak akan berlangsung tanpa syarat.

Meski Trump dan Kim disebut memiliki hubungan pribadi yang "sangat baik", Korea Utara menegaskan hubungan personal kedua pemimpin tidak akan mengesampingkan kepentingan keamanan nasional Pyongyang.

Awal pekan ini, Trump secara tiba-tiba mengurangi skala latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan (Korsel). Dia bahkan menyebut latihan tersebut sebagai tindakan yang "bermusuhan" terhadap Korea Utara.

Pada Rabu (19/8/2026), Trump mengatakan dirinya berharap dapat kembali bertemu dengan Kim Jong Un sebelum akhir tahun.

Menurut seseorang yang mengetahui pembicaraan antara pejabat AS dan Korea Selatan, Trump sangat ingin menghidupkan kembali diplomasi dengan Korea Utara sekaligus meraih keberhasilan di panggung internasional.

Upaya tersebut dilakukan di tengah berbagai tantangan geopolitik yang dihadapi pemerintahan Trump, termasuk perang yang telah berlangsung hampir enam bulan dengan Iran. 

Di sisi lain, Korea Utara diketahui semakin mempererat hubungan dengan Rusia, termasuk melalui pengiriman pasukan dan peralatan militer untuk mendukung perang Moskow di Ukraina.

Korea Selatan disebut diam-diam menerima pendekatan Trump tersebut. Namun, para pejabat di Seoul masih menyimpan kekhawatiran mengenai pengurangan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat.

Peluang Pertemuan Trump-Kim Terbuka

Menurut sumber tersebut, Trump berpotensi menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen pada akhir tahun ini. Agenda tersebut dapat membuka peluang bagi pertemuan dengan Kim Jong Un apabila Pyongyang menunjukkan kesediaan untuk kembali terlibat dalam diplomasi.

"Amerika Serikat tetap terbuka untuk berdialog dengan Korea Utara tanpa prasyarat," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (21/8/2026).

"Presiden dan Kim Jong Un akan bertemu lagi pada waktu yang tepat."

Gedung Putih menolak memberikan komentar lebih lanjut. Kantor kepresidenan Korea Selatan juga tidak menanggapi permintaan komentar, tetapi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan merujuk pada pernyataan sebelumnya yang menyatakan harapan agar komentar Trump dapat membuka jalan menuju dialog yang bermakna dengan Pyongyang.

Namun, menurut Lim Eul-chul, profesor di Institut Studi Asia Timur Universitas Kyungnam, respons Korea Utara menunjukkan Pyongyang memisahkan hubungan pribadi Kim dengan Trump dari kepentingan strategis negara.

"Hubungan pribadi tidak akan pernah dibiarkan mengganggu kepentingan keamanan nasional atau upaya untuk memperkuat kemampuan militer," kata Lim.

Menurutnya, Pyongyang ingin menegaskan diplomasi personal memiliki batas dan tidak akan mengorbankan prioritas strategis Korea Utara.

Korea Utara Luncurkan Sekitar 10 Rudal

Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un yang merupakan salah satu tokoh berpengaruh di pemerintahan Korea Utara, menolak anggapan pengurangan skala latihan Ulchi Freedom Shield merupakan langkah yang cukup untuk meredakan ketegangan.

Dia menilai latihan tersebut tetap agresif dan menegaskan kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara masih bersifat bermusuhan.

Kim Yo Jong juga membantah Trump dan Kim baru-baru ini melakukan kontak. Meski demikian, dia kembali menggambarkan hubungan pribadi kedua pemimpin sebagai "sangat baik".

Pada Kamis (20/8/2026), Korea Utara meluncurkan sekitar 10 rudal balistik ke arah perairan lepas pantai timurnya, menurut militer Korea Selatan.

Sejumlah analis menilai peluncuran rudal tersebut kemungkinan merupakan bentuk protes Pyongyang terhadap latihan militer AS-Korea Selatan yang masih berlangsung.

"Jika pihak AS mencoba mempromosikan langkah-langkah yang telah mereka ambil kali ini sebagai semacam 'isyarat niat baik,' mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan," kata Kim Yo Jong dalam pernyataannya, seperti dilaporkan kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA.

Syarat Berat Korea Utara untuk Bertemu Trump

Korea Utara telah memberikan sinyal mengenai sejumlah syarat yang kemungkinan harus dipenuhi sebelum pertemuan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat kembali digelar.

Jenny Town, peneliti senior di Stimson Center di Washington, mengatakan tuntutan Pyongyang merupakan standar yang sangat tinggi bagi pemerintahan Trump.

Salah satu tuntutan tersebut berkaitan dengan perubahan besar dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara, termasuk menghapus berbagai kebijakan yang dianggap Pyongyang sebagai tindakan bermusuhan.

Korea Utara juga menginginkan pengakuan terhadap status nuklirnya, atau setidaknya perubahan sikap Washington yang tidak lagi menjadikan denuklirisasi sebagai tujuan utama.

"Seberapa besar kemauan Trump untuk memenuhi syarat-syarat tersebut guna mengamankan pertemuan dalam jangka waktu yang telah ia tetapkan sekarang masih menjadi pertanyaan terbuka," kata Town.

Namun, Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa Washington masih "berkomitmen pada denuklirisasi total Korea Utara".

Diplomasi Trump-Kim Pernah Berakhir Buntu

Trump dan Kim Jong Un sebelumnya menggelar pertemuan tingkat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 2018 dan 2019.

Pertemuan tersebut sempat memunculkan harapan akan tercapainya kesepakatan terkait program nuklir Korea Utara. Namun, proses diplomasi akhirnya menemui jalan buntu setelah tuntutan Amerika Serikat agar Pyongyang meninggalkan senjata nuklirnya tidak mencapai kesepakatan.

Sejak saat itu, Trump beberapa kali menyebut Korea Utara sebagai "kekuatan nuklir". Meski demikian, pemerintahannya tetap menyerukan denuklirisasi dan belum secara resmi mengakui Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir.

Bagi Kim Jong Un, situasi saat ini juga berbeda dibandingkan masa jabatan pertama Trump.

Korea Utara kini memiliki hubungan yang semakin erat dengan China dan Rusia. Pertumbuhan perdagangan dengan kedua negara tersebut turut membantu menopang perekonomian Pyongyang.

"Korea Utara memiliki pilihan dan sedang membina hubungan dengan negara-negara yang tidak memerlukan pengorbanan apa pun, melainkan hanya menguntungkan kedua belah pihak," ujar Town.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat Kim tidak memiliki alasan kuat untuk terburu-buru kembali ke meja perundingan jika pembicaraan tersebut berpotensi menuntut konsesi dari Korea Utara.

Pyongyang Masih Membuka Pintu Diplomasi

Meski memberikan respons keras, sejumlah analis menilai Korea Utara belum sepenuhnya menutup pintu dialog dengan Amerika Serikat.

Hong Min, peneliti senior di Institut Unifikasi Nasional Korea, menilai pernyataan Kim Yo Jong justru menunjukkan bahwa Pyongyang masih mempertahankan kemungkinan diplomasi.

"Tujuan utamanya tampaknya adalah untuk mendorong sikap AS yang lebih akomodatif," kata Hong.

Dia menilai Pyongyang kemungkinan sengaja menghindari pembahasan mengenai Iran agar tidak memperburuk hubungan dengan Trump.

Menurut Hong, pernyataan Kim Yo Jong lebih tepat dipandang sebagai upaya untuk membentuk persepsi Trump mengenai Korea Utara sekaligus menciptakan landasan bagi kemungkinan perundingan di masa depan.

Pernyataan tersebut juga secara khusus mengkritik Jepang. Peningkatan kemampuan militer Tokyo serta hubungan keamanan Jepang dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan selama ini menjadi salah satu sumber kemarahan Pyongyang.

Hong menilai Korea Utara berupaya membangun kerangka hubungan AS-Korea Utara yang lebih langsung, dengan meminggirkan Korea Selatan dan menempatkan Jepang terutama sebagai pihak yang dianggap sebagai ancaman militer.

"Hubungan AS-Korea Utara mungkin memasuki fase saling menjajaki dan memberi sinyal," kata Hong.

Dengan demikian, peluang pertemuan Trump dan Kim Jong Un masih terbuka. Namun, Pyongyang tampaknya tidak akan terburu-buru kembali ke meja perundingan. Bagi Korea Utara, hubungan pribadi kedua pemimpin bukanlah jaminan bahwa diplomasi akan berjalan tanpa syarat.