Nusantaratv.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras menanggapi kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan pembelian 21.800 sepeda motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rivai memilih tidak secara tegas menilai apakah pengadaan kendaraan tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak.
Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya berada di ranah BGN yang memahami kebutuhan operasional di lapangan.
"Saya tidak ingin mengatakan butuh tidak butuh konteksnya bukan itu karena yang tahu juga mereka, karena kan kepala SPPG itu wilayahnya BGN pasti ada pertimbangan kenapa motor dibutuhkan," ucap Rivai, Minggu, 26 April 2026.
Kendati demikian, Rivai menilai pengadaan sepeda motor listrik dapat dibenarkan selama mendukung efektivitas dan efisiensi koordinasi program di lapangan.
Dia menekankan kendaraan tersebut seharusnya difungsikan untuk memperlancar mobilitas kepala SPPG dalam menjalankan tugasnya.
Namun, Rivai menyebut kebutuhan paling mendesak justru berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang masih minim sarana transportasi, khususnya kendaraan roda empat.
"Tapi kalau hemat saya fine aja motor itu sepanjang itu betul-betul dianggap efektif, efisien untuk mencoba membantu bagaimana melakukan koordinasi. ttapi sesungguhnya yang lebih dibutuhkan itu di wilayah-wilayah 3T di wilayah terbelakang, tertinggal karena tidak ada roda empat," bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, Rivai membandingkan kondisi di daerah dengan wilayah perkotaan seperti Jakarta yang dinilai memiliki akses transportasi dan sarana penunjang yang jauh lebih memadai.
Menurutnya di kota besar koordinasi bahkan bisa dilakukan secara daring tanpa harus bergantung pada mobilitas fisik.
"Di Jakarta ini apa saja ada tinggal berkoordinasi dan sesungguhnya kita bisa berkoordinasi melalui online," tukas Rivai.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh