Nusantaratv.com-Usai resmi ditetapkan sebagai ibu kota politik melalui Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Sebanyak 4.100 aparatur sipil negara (ASN) dari 16 kementerian akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada November 2025 mendatang.
Otorita IKN memastikan seluruh hunian dan fasilitas perkantoran bagi ribuan ASN tersebut telah siap digunakan dan beroperasi secara penuh.
Melalui peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2025, pemerintah akhirnya resmi menetapkan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik yang akan mulai berlaku pada tahun 2028 mendatang.
Sebagai bagian dari tahap awal perpindahan, sebanyak 4.100 ASN dari berbagai kementerian akan mulai bertugas dan berkantor di IKIN pada November 2025.
Menanggapi hal ini, Otorita IKN memastikan bahwa seluruh fasilitas perkantoran dan hunian ASN telah siap digunakan. Mulai dari air bersih, pasokan listrik, hingga perabotan dan peralatan kerja sudah tersedia agar para ASN dapat bekerja secara optimal di lingkungan baru.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyampaikan berdasarkan Perpres nomor 79 tahun 2025, sebanyak 4.100 ASN akan mulai tinggal dan berkantor di IKN pada tahun ini. Sejumlah kementerian juga telah mengirimkan data nama-nama ASN dari Eselon I hingga Eselon III yang akan bertugas di IKN.
Basuki menambahkan Otrita IKN telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait 16 kementerian yang akan mulai beroperasi di IKN mulai November 2025.
Kementerian tersebut merupakan instansi yang memiliki peran langsung dalam persiapan menuju ibu kota politik tahun 2028. Di antaranya yakni Kementerian ATR BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"4.100 kalau di Perpres 79. Mulai tahun ini harus sudah masuk," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono seperti diberitakan Nusantara TV dalam program Nusantara Economic Updates.
"Beberapa kementerian sudah mengirim kepada kami. Jadi kami sudah siapkan dari huniannya dan kantornya. Kami merekomendasikan ada 16 KL, terutama yang berhubungan langsung mendukung IKN seperti ATR BPN, kehutanan, PU, Perumahan, Kemenhub, Kesehatan dan Pendidikan. Mereka sudah mengirim pada kami berapa orang yang akan ditugaskan 3 bulan sekali ganti kayak Bank Indonesia," lanjutnya.
"Mudah-mudahan November ini," pungkasnya.
Sementara itu, pada tahap awal penerapan beberapa kementerian akan mulai menggunakan sistem rotasi penugasan 3 bulan sekali di IKN. Salah satu yang telah lebih dulu menerapkannya adalah Bank Indonesia.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh