Nusantaratv.com-Usai menyampaikan Pidato Kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato Nota Keuangan RAPBN 2026.
Pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 akan disampaikan setelah pidato pembukaan persidangan I 2025-2026 dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puan menyampaikan penyusunan RUU APBN TA 2026 diharapkan telah mempertimbangkan berbagai faktor global tersebut dalam kebijakan fiskal 2026.
"Dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja. Menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien," kata Puan di Gedung DPR-MPR RI Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Puan mengungkapkan selama 1 tahun terakhir pemerintah telah melakukan upaya konsolidasi program kementerian/lembaga termasuk melakukan efisiensi anggaran. Mengenai efisien belanja tahun 2025, kementerian lembaga selalu curhat atau menceritakan curahan hatinya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya.
"Curhat masalah cinta segitiga juga Pak Presiden. Terkait program prioritas tamabahan anggaran dan juga bagaimana kebijakan efisiensi yang sedang berlanjut atau berlangsung," ungkapnya.
"Namun cinta segitiga itu tidak harus berakhir dengan patah hati. Karena semua pihak dapat saling memahami kepentingan dan menempatkan kepetingan rakyat di atas segalanya," imbuhnya.
Puan menyatakan upaya pemerintah menjalankan kebijakan efisiensi sejalan dengan undang undang keuangan negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib dan transparan. Memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan.
Lebih lanjut Puan menyampaikan pada masa sidang sebelumnya DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan-kesepakatan tersebut yang akan menjadi dasar nota keuangan RUU APBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Puan menyebut di balik tiap pos anggaran APBN tersembunyi harapan jutaan rakyat Indonesia.
"Apakah anak mereka bisa terus sekolah? Apakah rakyat bisa berobat? Apakah ada lapangan kerja? Bagaimana nasib petani, nelayan, buruh dan yang lainnya," tuturnya.
Puan menekankan penyusunan dan pembahasan APBN bukanlah urusan teknis belaka. Tapi soal keadilan dan keberpihakan.
"Menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa RAPBN 2026 dapat semakin memudahkan hidup rakyat. Ikut memperkuat pembangunan di daerah. Harapan atas pidato. Menjadi sumber semangat dan optimisme nasional," pungkasnya.