Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) seiring meningkatnya harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026 sore, menyampaikan Presiden Prabowo meminta agar langkah tersebut segera dihitung secara matang dan direalisasikan.
"Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya," kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, dalam implementasinya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diberi mandat untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan PLTD.
"Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut," ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang turut hadir dalam rapat tersebut mengungkapkan, penggunaan PLTD di berbagai wilayah masih cukup tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan penggantian ke energi yang lebih ramah lingkungan.
"Kalau itu bisa diganti, oleh Pak Presiden meminta PLTS, mana yang bisa segera diganti. Bahkan Pak Presiden meminta Indonesia tidak ada lagi diesel, karena secara harga tinggi, secara lingkungan juga kurang bagus. Kalau itu bisa diganti dengan renewable energi itu akan menjadi sangat baik," jelasnya.
Untuk mempercepat proses transisi energi, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026. (Foto: ANTARA/Putu Indah Savitri)
Bahlil menyampaikan pemerintah terus berupaya memperluas akses energi bagi masyarakat sekaligus mendorong penggunaan energi bersih.
"Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden, yang pembahasannya pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya, termasuk kaitannya dengan (program) 100 gigawatt (GW) untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan," ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta.
Dia menambahkan, pembentukan satgas tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus menekan beban subsidi energi.
"Sudah tentu orientasinya ini adalah transisi energi bisa kita lakukan lebih cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengonversi dari PLTD atau diesel ke PLTS, maka itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik," tambahnya.
Selain itu, Kementerian ESDM juga terus mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah terpencil, termasuk pulau-pulau kecil yang selama ini sulit dijangkau.
Langkah ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan energi nasional serta memperluas akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh