Nasibnya Kian Terpuruk, Petani Sawit Mengadu ke Moeldoko

Nusantaratv.com - Harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani fluktuatif dan cenderung turun sampai 75% dari harga penetapan. Ini terjadi pasca larangan ekspor olahan buah sawit oleh pemerintah.

Berbagai upaya menyikapi kondisi keterpurukan ini, salah satunya dilakukan para petani dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).

‘’Menyikapi hal ini, DPP APKASINDO tidak tinggal diam, dan telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi keberbagai pihak. Termasuk hari ini rapat FGD (Focus Group Discussion) dengan Kemenko Ekonomi, BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) di Jakarta," ujar Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat ME Manurung, Rabu (11/5/2022) kemarin.

"Namun karena situasi makin sulit, akhirnya kami melaporkan ke Pak Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, M.Si yang juga Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, tentang kondisi petani sawit di 146 DPD APKASINDO kabupaten/kota dari 22 DPW provinsi APKASINDO," imbuhnya.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Moeldoko, turut diikuti Sekjen DPP APKASINDO Rino Afrino, Qayuum Amri, dan mewakili Anggota Dewan Pembina, Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara.

"Saya melaporkan kesulitan kami para petani sawit dari seluruh Indonesia, dari mulai anjloknya harga TBS sampai 75%, hingga naiknya pupuk dan herbisida sampai 300% yang sangat memberatkan petani. Kami mohon kebijakan Pak Moeldoko agar bisa menyampaikan langsung ke Pak Presiden Jokowi, mengenai usulan dan solusi dari kami petani sawit," beber Gulat.

Dalam kesempatan itu, DPP APKASINDO juga menyampaikan usulan melalui Moeldoko. Usulan tersebut hasil konsultasi dengan Anggota Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas DPP APKASINDO.

Berikut usulan DPP APKASINDO:

1. Mohon ditinjau kembali kebijakan larangan ekspor, karena telah menurunkan pendapatan petani secara signifikan sejak tanggal 22 April, dan secara sepihak telah menguntungkan pelaku industri yang memiliki kekuatan menyimpan stok.

2. Optimalisasi distribusi MGS curah terjangkau Rp14 ribu, dengan difokuskan di pasar tradisional dan depot tertentu khusus perkotaan. Dengan pengawasan ketat oleh satgas dan penyederhanaan proses administrasi dan birokrasi pada proses pembiayaan subsidi MGS curah dari dana BPDPKS.

3. Pemberian target waktu, reward dan punishment kepada satgas yang ditunjuk mengawal MGS subsidi.

4. Mengoptimalkan peran Bulog dan PPI dalam pendistribusian MGS curah bersubsidi.

5. Menaikkan pungutan ekspor secukupnya untuk menjaga ketersediaan dana BPDP-KS, terkhusus untuk mendukung program subsidi MGS dan Sarpras, terkhusus subsidi pupuk petani sawit dari dana sawit BPDP-KS.

6. Pengawasan oleh kementerian terkait dan pemerintah daerah terhadap PKS dalam melakukan pembelian harga TBS petani (swadaya dan plasma).

7. Pendirian PKS Mini Petani yang terintegrasi dengan pabrik MGS di sentra perkebunan sawit rakyat.

"Itulah poin-poin usulan kami ke Pak Moeldoko, dan ketujuh poin tersebut terintegrasi dengan kebijakan Pak Jokowi yaitu melindungi dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam hal ketersediaan MGS. Kami sangat setuju dalam hal tersebut. Namun demikian, juga perlu segera dipikirkan bagaimana cara atau peta jalan untuk melindungi kami petani sawit, sebagaimana usulan kami tersebut," papar Gulat, mengutip sawitsetara.net.

Terkait respons Moeldoko terhadap usulan yang disampaikan pihaknya, Gulat menegaskan bahwa mantan Panglima TNI tersebut sangat mendukung, dan langsung memberikan reaksi positif atas masukan mereka.

"Pak Moeldoko sangat mengapresiasi usulan kami ini, dan mengatakan akan segera menindaklanjutinya ke Presiden dan segera berkordinasi dengan kementerian terkait. Dia juga berpesan supaya petani sawit tetap semangat, kompak dan tetap menjaga kesehatan," tandas Gulat.