Hikmahbudhi Minta Jokowi Reshuffle Menteri yang Bisnis PCR

Nusantaratv.com - 12/11/2021 11:13

PP Hikmahbudhi.
PP Hikmahbudhi.

Penulis: Mochammad Rizki

Nusantaratv.com - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Hikmahbudhi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle menteri. Khususnya menteri yang diduga terlibat dalam bisnis polymerase chain reaction (PCR). 

"Banyak menteri diduga jadi pemain PCR, PP Hikmahbudhi minta Presiden Jokowi segera reshuffle menteri tersebut," ujar Ketua Umum PP Hikmahbudhi Wiryawan, dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021). 

Selain diganti, Hikmahbudhi juga meminta agar mereka diproses hukum. DPR pun diharapkan turut menjalankan perannya sebagai pengawas. 

"Kami minta aparat penegak hukum segera menelusuri persoalan ini, kalau perlu panggil dan periksa secepatnya," kata Wiryawan.

Hal ini dilakukan, kata dia, dampak dari adanya dugaan 'permainan' dalam bisnis PCR, sangat merugikan masyarakat. Menurut Hikmahbudhi, kebijakan-kebijakan terkait kewajiban PCR yang dibuat pemerintah melalui menteri-menteri tersebut, hingga tarif PCR yang sempat selangit, menguntungkan perusahaan-perusahaan yang diduga terdapat para menteri di dalamnya.

"Esensi pengabdiannya sudah hilang, banyak orang-orang di sekitar Presiden yang justru memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi. Kasihan betul masyarakat, sudah jatuh ditimpa tangga," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal PP Hikmahbudhi Ravindra menilai dugaan keterlibatan para menteri dalam bisnis PCR mencederai perjuangan Reformasi '98. Terutama semangat dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

"Realitas yang publik saksikan ini sungguh memprihatinkan. Kita ingat, pada puncak Reformasi 1998, tuntutan utama gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menumbangkan Presiden Soeharto adalah demi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujarnya. 

"Presiden dan para pemimpin politik di Indonesia perlu menyadari bahwa negara bukan perusahaan keluarga. Nepotisme tak hanya merusak sistem politik, tapi juga memperburuk kualitas kerja pemerintah. Pada akhirnya yang dirugikan adalah kita semua," imbuh Ravindra. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan disebut terkait dengan bisnis PCR di Tanah Air.  Luhut dikatakan ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) untuk bisnis tes PCR. 

Hal itu terungkap melalui keberadaan PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra yang memiliki saham di PT GSI. 

Selain Luhut, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Yayasan Adaro Bangun Energi yang terafiliasi dengan Erick, juga disebut-sebut memiliki saham di PT GSI dan beberapa menteri lain seperti Airlangga Hartanto, Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

0

Komentar belum ada.
Otentifikasi

Silahkan login untuk memberi komentar.

Log in