Dorong Transisi Energi, DPR Tekankan Percepatan Pengembangan Panas Bumi

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya percepatan pengembangan energi panas bumi (geotermal) sebagai salah satu tulang punggung transisi energi nasional. Hal ini dinilai krusial untuk menjawab tantangan kebutuhan listrik yang terus meningkat sekaligus komitmen penurunan emisi karbon.

Menurut Sugeng dalam forum energi nasional Nusantara Energy Forum 2026 di Nusantara Hall, NT Tower, Jakarta, pada Kamis, 23 April 2026, geotermal memiliki keunggulan strategis bagi Indonesia. 

“Panas bumi bersifat baseload, artinya mampu memasok listrik secara stabil. Selain itu, energi ini ramah lingkungan dan sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk menekan emisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, permintaan listrik nasional masih menunjukkan tren pertumbuhan meski mengalami sedikit perlambatan. Dalam kondisi tersebut, ketergantungan terhadap energi fosil dinilai semakin membebani, baik dari sisi ketersediaan maupun dampak lingkungan.

“Fossil fuel cepat atau lambat akan habis dan saat ini sudah menjadi persoalan berat. Maka kita harus mencari sumber energi alternatif yang andal, dan geotermal adalah salah satunya,” kata Sugeng.

Indonesia sendiri memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, mencapai sekitar 24 gigawatt. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 2,3 gigawatt. Potensi yang belum tergarap ini, menurut Sugeng, menjadi peluang besar sekaligus tantangan.

Salah satu kendala utama dalam pengembangan geotermal adalah tingginya risiko eksplorasi. Lokasi sumber panas bumi yang umumnya berada di kawasan hutan dan wilayah terpencil turut memperumit proses pengembangan.

“Eksplorasi membutuhkan biaya besar dan berisiko tinggi. Karena itu, pemerintah perlu hadir untuk mengurangi risiko tersebut, salah satunya melalui skema government drilling,” jelasnya.

Sugeng menambahkan, pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran melalui Badan Geologi untuk melakukan pengeboran eksplorasi guna menghasilkan studi kelayakan yang lebih komprehensif. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat investasi, baik dari BUMN maupun swasta.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam pengembangan geotermal, termasuk Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Regulasi yang terintegrasi dinilai diperlukan agar proyek strategis dapat berjalan lebih cepat.

Di sisi lain, Sugeng mengakui adanya tantangan dalam aspek harga listrik. Saat ini, struktur biaya listrik nasional masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, yang mencapai sekitar 67 persen dari total kapasitas terpasang.

“Karena batubara menjadi baseload utama, maka harga listrik nasional terbentuk dari batubara yang memang disubsidi melalui kebijakan DMO dan DPO. Ini membuat energi terbarukan, termasuk geotermal, terlihat kurang kompetitif secara harga,” paparnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dalam jangka panjang, geotermal justru menawarkan biaya yang lebih efisien dan keandalan tinggi.

Ke depan, DPR mendorong agar listrik menjadi tulang punggung (backbone) sistem energi nasional, dengan porsi energi terbarukan yang semakin besar. Sugeng optimistis, dengan dukungan regulasi dan investasi yang tepat, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar utama dalam bauran energi Indonesia.

“Potensi kita luar biasa. Tinggal bagaimana kita mempercepat realisasinya agar tidak terus bergantung pada energi fosil," pungkasnya.