Nusantaratv.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana, menegaskan Asta Cita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diantaranya menitikberatkan pada swasembada pangan, energi, air, serta hilirisasi industri.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
"Kami melihat fokus utama pemerintahan ini adalah mewujudkan kemandirian di sektor pangan, energi, air, serta mendorong hilirisasi,” kata Danang dalam Breaking News Nusantara TV, Jumat, 15 Agustus 2025.
Komisi V DPR RI diketahui bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga strategis, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, Kementeri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BMKG dan Basarnas.
Menurut Danang, arah pembangunan infrastruktur saat ini disesuaikan dengan target-target strategis tersebut.
Salah satu contohnya adalah penerbitan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Irigasi dalam mendukung Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
"Kami men-support proses-proses ini. Karena tujuannya untuk swasembada pangan yang beberapa bulan lalu menghasilkan stok cadangan pangan yang tinggi," lanjutnya.
Danang juga menyinggung pentingnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi mulai dari waduk, saluran primer, hingga sekunder, yang menjadi fokus kerja Kementerian PU.
Selain itu, Danang menyampaikan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jalan Daerah juga telah diterbitkan, yang bertujuan memperlancar distribusi hasil pertanian.
"Distribusi hasil produksi harus didukung infrastruktur yang memadai. Ini vital untuk menjamin kelancaran pasokan pangan," ujarnya.
Tak hanya itu, program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah disebut Danang sebagai langkah nyata pemerintahan Prabowo untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.
"Kami melihat di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah disampaikan terkait road map menuju itu," jelas Danang.
Danang juga menyebutkan, mulai 2026, pemerintah akan mulai merealisasikan pemenuhan backlog perumahan sebanyak 9,9 juta unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Hal ini sudah dibahas dalam Rapat Kerja Komisi V dengan kementerian terkait," tukasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh